 |
| Partai Persatuan Pembangunan No. 9 |
Komisi X DPR berjanji akan melakukan sinkronisasi antara program pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag)
Sebelumnya, dalam pertemuan antara Komisi X DPR dengan Pemprov Kalsel, Gubernur Rudy Ariffin berharap dilakukannya sinkronisasi atau keterkaitan antara program pendidikan dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pendidikan di bawah Kementerian Agama.
"Saya belum bisa menangkap secara utuh maksud dari sinkronisasi tersebut, tetapi selayaknya usulan tersebut ditindaklanjuti," kata Syamsul Bachri.
Menurut politisi dari Partai Golkar itu pendidikan yang dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama selayaknya untuk bisa bersinergi, sehingga pengembangan pendidikan nasional bisa lebih cepat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Sebagaimana diketahui, selama ini program pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama seakan berjalan sendiri-sendiri, tidak saling terkait. Bahkan dalam beberapa kali pertemuan, pemerintah provinsi mengeluh tidak bisa memberikan bantuan untuk madrasah atau sekolah agama karena terkendala pada peraturan.
Di hadapan anggota Komisi X DPR, Gubernur Rudy Ariffin mengatakan, bahwa program peningkatan pendidikan melalui wajib belajar seakan-akan hanya dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Selama ini yang melakukan penandatanganan kerja sama untuk pelaksanaan program pendidikan seperti wajib belajar sembilan atau 12 tahun hanyalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.
Padahal sekolah-sekolah yang di bawah pembinaan Kementerian Agama juga cukup banyak dalam membantu peningkatan sumber daya manusia dan pelaksanaan wajib belajar sebagaimana program pemerintah pusat.
Apalagi di Provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai daerah dengan penduduk muslim yang cukup tinggi, banyak masyarakat yang memilih menyekolahkan anak-anaknya ke pondok pesantren maupun ke madrasah.
Sayangnya, karena belum ada penandatanganan kerja sama dan belum adanya aturan yang mengatur tentang sekolah-sekolah di bawah pembinaan kementerian agama dan pemerintah provinsi, sehingga bantuan berupa dana pembinaan atau pengembangan sekolah dari provinsi juga tidak bisa diberikan secara maksimal seperti halnya sekolah umum.
"Kita berharap ada aturan dan sinkronisasi baik itu program belajar maupun pendanaan, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama yang dijembatani oleh DPR," katanya.
Sementara itu, menurut Syamsul Bachri, kedatangan anggota Komisi X DPR ke Provinsi Kalsel dalam rangka kunjungan kerja rutin untuk menyerap berbagai aspirasi terkait pengembangan pendidikan di Provinsi Kalsel juga untuk mengetahui kesiapan daerah untuk menerima perubahan kurikulum yang telah diprogramkan pemerintah pusat.
Menurut Syamsul yang juga Ketua Tim Rombongan Komisi X DPR ke Provinsi Kalsel,, pihaknya akan melihat dan menyerap aspirasi secara langsung ke daerah, apakah perubahan kurikulum tersebut sudah tepat untuk dilakukan perubahan pada tahun ini.
Selain itu, apa kelebihan dan kendalanya, sehingga pada saat pembahasan pada Panitia Kerja DPR yang akan dibentuk, mendapatkan bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan, baik untuk evaluasi maupun pelaksanaannya.
Usai melakukan pertemuan dengan Pemprov Kalsel, Komisi X DPR juga mengunjungi kawasan ekonomi kreatif Martapura. Martapura adalah sentra industri batu mulia, pakaian khas Dayak, dan cenderamata khas Borneo.
Rencananya, pada Selasa (18/12), Komisi X DPR akan melakukan peninjauan ke beberapa sekolah yang rusak ringan dan berat di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMA dan SMK. Selanjutnya Komisi X DPR juga akan melakukan peninjauan ke Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Kalsel.
Adapun anggota Komisi X DPR yang ikut dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalsel, diantaranya, Nurul Qomar (Partai Demokrat), Jefirstson R Riwu Kore (Partai Demokrat), Oelfah AS Harmanto (Partai Golkar), Ferdiansyah (Partai Golkar), Selina Gita (Partai Golkar), Asdi Narang (PDIP), Rohmani (PKS) dan Budi Heryadi (Partai Gerindra). (nt)
0 komentar:
Posting Komentar